JURANEWS.ID, WONOSOBO — Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperkuat langkah percepatan penanganan anak zero dose imunisasi melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Lintas Sektor dalam Strategi Mobilisasi Masyarakat untuk Penurunan Zero Dose Imunisasi di Hotel Front One Wonosobo, Selasa (26/5/2026).
Langkah tersebut dilakukan menyusul tingginya jumlah anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar di Kabupaten Wonosobo.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Wonosobo hingga April 2026, tercatat sebanyak 1.607 anak atau 38,4 persen dari total sasaran belum memperoleh imunisasi DPT-HB-Hib dosis pertama.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Jaelan, mengatakan kondisi zero dose merupakan istilah bagi anak yang sama sekali belum menerima imunisasi dasar.
“Zero dose ini istilah untuk anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan suntikan satu dosis pun untuk vaksinasi dasar,” kata Jaelan.
Menurutnya, anak yang tidak memperoleh imunisasi berisiko tinggi terserang berbagai penyakit berbahaya seperti difteri, pertusis, dan tetanus.
Dalam pemaparan Dinkes Wonosobo, cakupan imunisasi dasar lengkap di daerah tersebut terus mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.
Pada 2023, capaian imunisasi masih berada di atas 90 persen. Namun angka itu turun menjadi 66,75 persen pada 2024 dan kembali merosot menjadi 58,7 persen pada 2025.
Dinkes juga menemukan ketimpangan data antara sasaran imunisasi dan angka kelahiran riil di lapangan. Pada 2024, data Pusdatin Kementerian Kesehatan mencatat sasaran imunisasi mencapai 14.841 anak, sementara jumlah kelahiran hidup hanya sekitar 9.322 anak.
Setelah dilakukan pemetaan ulang bersama Pusdatin dan Clinton Health Access Initiative (CHAI), jumlah sasaran imunisasi tahun 2026 disesuaikan menjadi 12.548 anak.
“Penurunan 2.000 sekian sasaran ini menjadi penyemangat kita semuanya untuk melacak dan memastikan,” ujar Jaelan.
Dari hasil pemetaan, Kecamatan Kalikajar menjadi wilayah dengan tingkat zero dose tertinggi. Di wilayah kerja Puskesmas Kalikajar 1 tercatat 91 anak belum imunisasi atau 52,69 persen, sedangkan Kalikajar 2 mencapai 99 anak atau 49,58 persen.
Selain itu, Puskesmas Leksono 2 mencatat 38 anak belum imunisasi dengan tingkat kerawanan 51,57 persen dan Sukoharjo 2 sebesar 49,76 persen.
Untuk jumlah kasus terbanyak, wilayah Sapuran menjadi penyumbang tertinggi dengan 126 anak zero dose, disusul Wonosobo 1 sebanyak 121 anak dan Mojotengah 115 anak.
Dinkes Wonosobo menilai persoalan utama berasal dari akses dan pemanfaatan layanan imunisasi yang masih rendah. Sebanyak 37 persen bayi bahkan belum terdata dalam sistem layanan kesehatan.
Selain itu, muncul fenomena drop out imunisasi, yakni orang tua hanya membawa anak imunisasi sekali namun tidak melanjutkan imunisasi berikutnya.
“Artinya banyak orang tua datang sekali untuk imunisasi pertama, lalu putus di tengah jalan dan tidak kembali lagi,” jelas Jaelan.
Sementara itu, Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Wilayah Jawa, Arie Lukmantara, menegaskan persoalan zero dose bukan sekadar target program kesehatan, tetapi menyangkut hak dasar anak.
“Tidak satu anak pun boleh tidak mendapatkan imunisasi, harus dapat semua,” ujar Arie.
Ia menjelaskan, anak tanpa imunisasi lebih rentan terserang penyakit menular dan berisiko mengalami disabilitas permanen seperti polio.
Selain berdampak pada kesehatan, kondisi tersebut juga memengaruhi tumbuh kembang dan kualitas pendidikan anak.
“Akan sangat terganggu kalau adik-adik kita itu tidak diimunisasi,” katanya.
Arie juga menyoroti keterkaitan imunisasi dengan kasus stunting pada anak. Menurutnya, anak yang tidak memperoleh imunisasi dasar lebih rentan mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan yang berdampak pada pertumbuhan.
“Stunting diperparah situasinya ketika lahir itu tidak diimunisasi,” ujarnya.
UNICEF turut menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap imunisasi, termasuk di wilayah perkotaan miskin atau urban poverty.
Padahal, pemerintah telah memastikan ketersediaan vaksin dalam jumlah cukup. Namun rendahnya pemanfaatan layanan membuat program imunisasi belum berjalan optimal.
“Nah, karena supply-nya tidak diambil, ini jadi sia-sia,” kata Arie.
Di sisi lain, Ketua Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) LPPM Undip, Martini, menyebut penurunan cakupan imunisasi juga dipengaruhi meningkatnya penolakan vaksin di masyarakat.
Menurutnya, penolakan tersebut dipicu rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi dan kekhawatiran terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
“Pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi itu seperti apa, untuk apa sih diimunisasi,” kata Martini.
Karena itu, kegiatan lintas sektor di Wonosobo difokuskan pada penguatan literasi kesehatan masyarakat melalui edukasi berkelanjutan dan pelibatan tokoh agama, organisasi masyarakat, PKK, hingga forum anak.
“Kita harapkan peserta bisa meng-counter informasi yang sifatnya misinformasi,” ujarnya.
Martini juga menegaskan berbagai lembaga keagamaan termasuk MUI telah memberikan penjelasan terkait penggunaan vaksin demi kepentingan kesehatan masyarakat.
“Nah perlu pendekatan-pendekatan yang spesial memang harus dilakukan,” tandasnya.
(*)
Komentar