SEMARANG, JURANEWS.ID – Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia (DPD IKADIN) Jawa Tengah menggelar Pendidikan Kemahiran Advokat (PKA) 2026 di Hotel Pandanaran Semarang, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menyiapkan calon advokat yang profesional, kompeten, serta menjunjung tinggi integritas dan etika dalam menjalankan profesi hukum.
PKA 2026 diikuti sekitar 60 peserta. Pendidikan berlangsung selama tiga hari secara luring dan dilanjutkan dengan pembelajaran daring selama dua pekan.
Sejumlah materi diberikan untuk memperkuat pemahaman peserta, mulai dari teori hukum hingga praktik penegakan hukum.
Dekan Fakultas Hukum Unwahas, Dr. M. Shidqon P., S.H., M.H., mengatakan penyelenggaraan PKA 2026 menjadi momentum untuk menghidupkan kembali sekaligus memperkuat sinergi antara IKADIN Jawa Tengah dan Unwahas.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat melahirkan advokat yang tidak hanya menguasai ilmu hukum dan memiliki kemampuan profesional, tetapi juga menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).
“Melalui pendidikan ini, kami berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk menyerap ilmu dan pengalaman dari para narasumber. Seorang advokat tidak cukup hanya menguasai hukum, tetapi juga harus memiliki integritas, tanggung jawab moral, dan keberpihakan terhadap keadilan,” ungkapnya.
IKADIN Soroti Dinamika Organisasi Advokat dan Regulasi
Sementara itu, Ketua DPD IKADIN Jawa Tengah, Adv. Dr. Aan Tawli, S.H., M.H., menjelaskan bahwa IKADIN merupakan salah satu organisasi advokat tertua di Indonesia dengan jaringan kepengurusan DPC dan DPD yang luas.
Ia turut menyoroti dinamika organisasi advokat di Indonesia. Menurut Aan, saat ini terdapat 116 organisasi advokat, dengan 51 organisasi memperoleh keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengangkatan advokat.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu alasan pentingnya pembenahan regulasi melalui revisi Undang-Undang Advokat.
Aan juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait penerapan sistem multi-bar dalam organisasi advokat dan single-bar dalam dewan etik. Dinamika tersebut perlu disikapi dengan penguatan kualitas pendidikan, profesionalisme, serta mekanisme pengawasan etik advokat.
“Pendidikan Kemahiran Advokat bukan sekadar tahapan untuk memasuki profesi advokat, melainkan ruang pembentukan karakter dan tanggung jawab profesi. Advokat harus mampu menjaga kehormatan profesinya, memahami hukum secara komprehensif, serta memperjuangkan keadilan dengan tetap berpegang pada kode etik,” jelasnya.
Aan menggambarkan hubungan IKADIN dan Unwahas sebagai simbiosis mutualisme yang perlu terus dipelihara dan dikembangkan.
Ia berharap Fakultas Hukum Unwahas dapat menjadi teladan sebagai institusi pendidikan hukum yang humanis, berkarakter, berlandaskan nilai-nilai kebaikan, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, PKA 2026 menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur kejaksaan, kepolisian, akademisi, dan praktisi hukum.
Dr. Mastur, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Dr. Aris Septiono, S.H., M.H., LL.M., membawakan materi Perancangan Kontrak.
Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Polrestabes Semarang juga memberikan pembekalan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.
Materi tersebut diharapkan memperluas wawasan peserta mengenai perkembangan hukum acara pidana sekaligus penerapannya dalam praktik penegakan hukum.
Melalui PKA 2026, Fakultas Hukum Unwahas dan IKADIN Jawa Tengah berkomitmen memperkuat kualitas pendidikan profesi hukum.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan calon advokat yang tidak hanya cakap secara keilmuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki keberanian moral, menjunjung tinggi etika, serta berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat.
(*)
Komentar