SEMARANG, JURANEWS.ID – Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI) bersama aliansi Jateng Guyub mengusulkan perubahan sistem penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar pengupahan di Jawa Tengah.
Mereka meminta pemerintah tidak lagi menggunakan asumsi kebutuhan pekerja lajang, melainkan memperhitungkan kebutuhan buruh yang telah berkeluarga dan memiliki dua anak.
Dalam kajian internal dan survei pasar yang dilakukan federasi, kebutuhan hidup layak satu keluarga pekerja di Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp16,1 juta per bulan.
Usulan tersebut disampaikan melalui dokumen kajian yang diserahkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Ahmad Aziz, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu (11/11/2026).
Ketua Umum DPP FSBI, Mulyono, menilai penghitungan upah minimum yang selama ini menggunakan standar pekerja lajang tidak lagi mencerminkan kebutuhan riil buruh, terutama mereka yang sudah memiliki tanggungan keluarga.
Menurutnya, kenaikan upah yang relatif rendah selama bertahun-tahun membuat pekerja berkeluarga semakin tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Selama ini KHL kita dihitung hanya untuk satu orang atau lajang. Padahal kebutuhan untuk lajang itu tidak berimbang dan tidak sesuai dengan harapan kaum buruh. Situasi kemiskinan semakin terasa karena harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan telur terus naik,” ujar Mulyono.
Dalam dokumen kajian FSBI dan Jateng Guyub, terdapat sejumlah komponen kebutuhan yang menjadi dasar penghitungan KHL keluarga pekerja.
Komponen makanan dan minuman diperkirakan mencapai Rp3.093.500, sandang Rp1.459.800, pendidikan Rp1.719.500, serta kesehatan Rp851.000.
Selanjutnya, kebutuhan transportasi dihitung sebesar Rp2.351.000, komunikasi Rp105.500, sosial dan keagamaan Rp295.000, rekreasi dan kultur Rp334.000, serta hobi dan pengembangan diri Rp661.700.
Sementara itu, komponen kesepuluh dalam dokumen tersebut tercatat sebesar Rp1.405.500. Dengan demikian, total sepuluh komponen kebutuhan mencapai Rp12.276.500.
Penghitungan kemudian ditambah komponen jaminan sosial sebesar Rp151.600, tabungan darurat Rp1.227.650, serta tabungan sebesar 20 persen atau Rp2.455.300.
Berdasarkan rincian tersebut, total kebutuhan hidup layak keluarga pekerja mencapai sekitar Rp16,11 juta per bulan.
Mulyono menegaskan angka tersebut disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang ditemukan buruh dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar nominal yang dibuat tanpa dasar.
“Nominal itu tidak mungkin kita mengarang-arang atau mengada-anda. Ini memang riil yang ditemui dan dialami buruh di lapangan,” paparnya.
Buruh Soroti Ketimpangan Upah di Jawa Tengah
FSBI menilai usulan KHL keluarga tersebut memperlihatkan besarnya kesenjangan antara kebutuhan hidup pekerja dan tingkat upah minimum di Jawa Tengah.
Mulyono menyoroti upah minimum di sejumlah daerah yang dinilai masih jauh dari kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, menurutnya, upah di Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi belum menyentuh Rp4 juta, sementara sejumlah daerah seperti Grobogan, Brebes, dan Tegal memiliki tingkat upah yang lebih rendah.
Ia juga mempertanyakan kebijakan pengembangan investasi yang selama ini dinilai mengandalkan daya tarik upah kompetitif di Jawa Tengah.
Menurut Mulyono, kondisi tersebut berisiko membuat pekerja terus berada dalam posisi sulit karena harus menghadapi kebutuhan hidup yang meningkat, sementara penghasilan belum sebanding.
“Inilah yang menjadi PR besar kita. Kenapa investasi datang ke Jawa Tengah? Versi buruh karena upah di sini relatif kecil dan mengarah ke upah murah. Kalau dibanding dengan daerah lain seperti Karawang, Jakarta, atau Surabaya, Jateng sangat terperosot sekali,” ujarnya.
Meski mengajukan angka KHL Rp16,1 juta, FSBI menyadari bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mudah dilakukan secara langsung melalui kebijakan upah minimum.
Karena itu, mereka mendorong pemerintah mengambil langkah intervensi lain untuk membantu kesejahteraan keluarga buruh, terutama dalam sektor pendidikan.
Mulyono mencontohkan, apabila kenaikan upah hanya dapat mencapai kisaran Rp4,5 juta hingga Rp5 juta, pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi atau pembebasan biaya pendidikan tinggi bagi anak-anak buruh.
“Tidak semua harus diserahkan ke pengusaha saja. Bagaimanapun, rakyat ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Misalkan upah naik di angka Rp4 juta-Rp5 juta, paling tidak ada hal lain yang dilakukan pemerintah, terutama biaya kuliah anak buruh digratiskan atau ditanggung lewat subsidi,” bebernya.
Pemprov Jateng Tampung Aspirasi, Penetapan Upah Tetap Mengacu Regulasi
Menanggapi usulan tersebut, Asisten Pemkesra Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengapresiasi kajian dan masukan yang disampaikan FSBI bersama Jateng Guyub.
Ia memahami penghitungan yang diajukan buruh menggunakan asumsi kebutuhan keluarga dengan tanggungan istri dan anak.
Namun, Iwanuddin mengingatkan bahwa penetapan upah minimum di tingkat provinsi harus mengikuti regulasi dan mekanisme yang telah ditentukan pemerintah pusat.
Menurutnya, proses penetapan upah juga mempertimbangkan usulan resmi dari masing-masing kabupaten dan kota. Karena itu, pemerintah provinsi tidak dapat menetapkan besaran upah secara sepihak di luar ketentuan yang berlaku.
“Masukan dari Jateng Guyub dan buruh akan kami perhatikan dan tentunya menjadi bahan pertimbangan saat kami nanti menetapkan upah. Ingat, penetapan ini ada pedomannya dari pusat, dan usulannya berasal dari kabupaten/kota,” jelasnya.
Iwanuddin juga menegaskan bahwa kewenangan pemerintah provinsi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pemprov, kata dia, tidak diperkenankan melampaui kewenangan, mengabaikan prosedur, maupun keluar dari substansi regulasi pengupahan nasional.
“Tuntutan Rp16 jutaan upah KHL, itu adalah komponen umum dalam pandangan buruh yang mempunyai istri dan anak. Itu kami pertimbangkan, tetapi pada saat yang sama, kami harus melihat usulan kabupaten/kota dan ketentuan undang-undang di atasnya,” tegasnya.
Usulan KHL Rp16,1 juta kini menjadi salah satu aspirasi buruh dalam pembahasan kebijakan pengupahan di Jawa Tengah. Persoalannya bukan hanya berapa besar kenaikan upah minimum, tetapi juga sejauh mana kebijakan pengupahan mampu memperhitungkan kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya.
Apakah penghitungan KHL berdasarkan kebutuhan keluarga layak menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan upah di Jawa Tengah?
(*)
Komentar