JURANEWS.ID, SEMARANG – Sejumlah buruh yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat – Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (Geram-ARPI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (24/6/2026).
Dalam aksi tersebut, para buruh secara tegas menyuarakan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang saat ini menjadi program nasional pemerintah.
Massa aksi membentangkan berbagai poster bertuliskan “Tolak MBG, Tolak KDKMP”, “Stop Pemborosan APBN”, hingga “Turunkan Harga Sembako”. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian di depan gerbang utama Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah, Mulyono, mengatakan pihaknya menilai kedua program tersebut perlu ditinjau ulang karena dinilai tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami menolak MBG dan KDKMP karena kami melihat banyak persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya,” kata Mulyono usai aksi.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis dinilai tidak tepat sasaran karena penerimanya tidak hanya berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu.
Selain itu, ia menilai program tersebut belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha kecil di sekitar sekolah.
“Yang dijanjikan akan menggerakkan ekonomi masyarakat kecil, faktanya banyak pelaku UMKM yang justru kehilangan peluang usaha. Kami juga khawatir program ini berpotensi menjadi celah penyimpangan,” ujarnya.
Tak hanya MBG, para buruh juga mengkritisi keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang saat ini tengah dibentuk di berbagai daerah.
Mulyono menilai konsep koperasi tersebut belum berjalan sebagaimana prinsip koperasi pada umumnya yang dibangun dari partisipasi anggota.
“Kami melihat banyak koperasi dibentuk dengan dana yang besar, tetapi masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai fungsi dan manfaatnya. Karena itu kami meminta pemerintah meninjau ulang program ini,” tegasnya.
Khawatir Bebani APBN dan Picu Korupsi
Geram-ARPI juga mengkhawatirkan keberlanjutan dua program tersebut dapat memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut mereka, apabila pengelolaan tidak dilakukan secara efektif dan transparan, program-program tersebut berpotensi menjadi beban keuangan negara.
“Kami khawatir jika terus dipaksakan, akan berdampak pada kondisi ekonomi nasional dan akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk buruh yang saat ini sudah menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok,” ungkap Mulyono.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program agar tidak membuka peluang terjadinya praktik korupsi.
Pemprov Jateng Janji Tindak Lanjuti Aspirasi
Usai berorasi, perwakilan massa diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, di Gedung A Kantor Gubernur Jateng.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai tuntutan dan aspirasi buruh disampaikan langsung kepada pemerintah provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Iwanuddin mengatakan aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan nasional akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan.
Sementara untuk hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pihaknya akan melakukan pemantauan dan evaluasi di lapangan.
“Tuntutan yang menjadi kewenangan daerah tentu akan kami tindak lanjuti. Untuk pelaksanaan program MBG misalnya, akan kami lakukan pengecekan dan pengawasan di lapangan,” katanya.
Buruh Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
Mulyono menyebut aksi yang digelar kali ini baru diikuti lima organisasi buruh dan jumlah peserta masih terbatas.
Namun demikian, ia mengisyaratkan kemungkinan adanya aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapatkan respons serius dari pemerintah.
“Aksi hari ini menjadi pemantik. Jika aspirasi kami diabaikan, kami akan menggalang kekuatan yang lebih besar dan mengajak lebih banyak organisasi buruh untuk turun ke jalan,” pungkasnya.
(*)
Komentar