BATANG, JURANEWS.ID – Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah eks Karesidenan Pekalongan berhasil diungkap jajaran kepolisian. Dalam operasi yang melibatkan tujuh satuan wilayah, polisi menangani sembilan laporan polisi (LP) dengan total 12 orang tercatat terlibat dalam perkara tersebut.
Dari pengungkapan itu, aparat mengamankan barang bukti berupa 13.765 liter solar dan 1.191,5 liter Pertalite. Estimasi kerugian negara akibat praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut mencapai Rp847.226.940.
Pengungkapan kasus dipaparkan dalam konferensi pers di Mapolresta Batang, Jumat (13/11/2026). Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono mengatakan, perkara tersebut merupakan hasil penanganan jajaran kepolisian di wilayah eks Karesidenan Pekalongan.
Warsono menjelaskan, para pelaku diduga menggunakan sejumlah cara untuk memperoleh BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Modus yang ditemukan antara lain melakukan pengisian berulang menggunakan barcode serta memanfaatkan surat rekomendasi dari dinas terkait milik orang lain.
BBM yang berhasil dikumpulkan kemudian diduga dijual kembali kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
“Modus operandi para pelaku, yakni melakukan pengisian BBM menggunakan barcode dalam jumlah banyak serta memanfaatkan surat rekomendasi dari dinas terkait milik orang lain. Selanjutnya, BBM bersubsidi tersebut dijual kembali kepada pihak lain,” kata Warsono.
Berdasarkan data kepolisian, sembilan laporan polisi tersebut tersebar di tujuh wilayah hukum. Polresta Batang menangani satu laporan dengan satu tersangka, sedangkan Polres Pekalongan Kota menangani satu perkara yang masih dalam penyelidikan.
Polres Pekalongan menangani satu laporan dengan satu tersangka. Polres Pemalang mengungkap dua laporan dengan empat tersangka, Polres Tegal satu laporan dengan dua tersangka, Polres Tegal Kota satu laporan dengan satu tersangka, serta Polres Brebes dua laporan dengan tiga tersangka.
Dengan demikian, terdapat 12 orang yang tercatat dalam penanganan perkara, sementara satu kasus di wilayah Pekalongan Kota masih berstatus penyelidikan.
Kasus di Batang Diduga Berlangsung Selama Dua Tahun
Di wilayah hukum Polresta Batang, polisi mengungkap satu perkara penyalahgunaan Pertalite dengan tersangka berinisial D. Dalam kasus ini, petugas mengamankan 29,5 liter Pertalite dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp37,2 juta.
Polisi menduga praktik tersebut telah berlangsung selama dua tahun. Sejumlah barang bukti turut diamankan, antara lain satu unit mobil Suzuki Futura warna metalik hitam, satu lembar STNK, 11 barcode Pertamina, uang tunai Rp700 ribu, tiga jeriken, satu mesin pompa, dan satu selang.
Keberadaan 11 barcode Pertamina menjadi salah satu barang bukti yang diperiksa penyidik untuk mengungkap dugaan pembelian BBM subsidi secara berulang.
Praktik serupa juga ditemukan di sejumlah wilayah lain. Di Kabupaten Pekalongan, satu tersangka diduga menjalankan penyalahgunaan Pertalite selama tiga tahun. Polisi mengamankan delapan jeriken berisi Pertalite, dua jeriken kosong, sejumlah galon, selang, corong, serta uang tunai.
Sementara di wilayah Polres Tegal Kota, seorang tersangka diduga telah melakukan penyalahgunaan solar selama lima tahun. Barang bukti yang diamankan berupa 10 jeriken berkapasitas 30 liter dan satu gerobak panjang.
Dari sisi volume solar, pengungkapan terbesar tercatat di wilayah Polres Pekalongan Kota. Polisi mencatat barang bukti sebanyak 8.975 liter solar dengan estimasi kerugian negara Rp179,64 juta. Namun, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
Di wilayah Pemalang, dua laporan polisi dengan empat tersangka menghasilkan penyitaan 4.490 liter bio solar. Estimasi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp81.206.140. Sedangkan di Brebes, dua laporan dengan tiga tersangka melibatkan barang bukti 820 liter Pertalite.
Warsono menegaskan penyalahgunaan BBM bersubsidi menjadi perhatian kepolisian karena energi yang seharusnya dinikmati masyarakat berhak justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi pribadi.
“Masyarakat diminta melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi, LPG subsidi, maupun aktivitas pertambangan ilegal,” ungkapnya.
Kepolisian juga mengingatkan pengelola SPBU, pangkalan, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi aturan penyaluran serta pemanfaatan barang bersubsidi. Penyalahgunaan barcode, penggunaan tangki modifikasi, penimbunan, hingga distribusi ilegal dinilai dapat merugikan negara dan menghambat penyaluran subsidi tepat sasaran.
“Motif para pelaku adalah ekonomi, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sendiri,” tutup Warsono.
(*)
Komentar