JAKARTA, JURANEWS.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan tidak hanya menerima informasi peringatan dini, tetapi segera mengambil tindakan sebelum dampak bencana terjadi.
Pesan tersebut disampaikan dalam forum Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) yang digelar dalam rangkaian Emergency Disaster Reduction and Rescue (EDRR) 2026 di JIEXPO, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan inovasi untuk memperkuat penerapan AMPD di Indonesia. Peserta berasal dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, hingga komunitas lokal.
BNPB: Peringatan Dini Harus Jadi Pemicu Tindakan
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Dr. Abdul Muhari, menegaskan bahwa sistem peringatan dini tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi.
Menurutnya, rantai peringatan dini harus berjalan secara utuh, mulai dari prakiraan, analisis potensi dampak, penyampaian peringatan, pengambilan keputusan, hingga tindakan di lapangan.
“Peringatan dini tidak boleh berhenti sebagai informasi. Peringatan harus menjadi trigger untuk bertindak sebelum dampak terjadi,” kata Muhari.
Ia menilai efektivitas sistem peringatan dini pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan mengubah informasi menjadi tindakan nyata yang mampu mengurangi risiko dan menyelamatkan masyarakat.
Evakuasi Idealnya Sebelum Puncak Korban
Dalam forum tersebut, BNPB menampilkan ilustrasi hubungan antara jumlah korban jiwa dan jumlah penduduk yang mengungsi.
Ilustrasi itu menunjukkan peningkatan korban jiwa dapat terjadi lebih dahulu dan berlangsung cepat, sementara peningkatan jumlah pengungsi dalam skala besar baru muncul beberapa hari kemudian.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya response latency, yakni jeda antara meningkatnya dampak bencana dengan munculnya respons masyarakat dalam skala besar.
Pola itu menggambarkan respons yang masih cenderung reaktif. Masyarakat baru bergerak setelah dampak bencana mulai dirasakan.
Padahal, waktu sebelum dampak mencapai puncaknya seharusnya dapat digunakan untuk melakukan evakuasi secara lebih dini.
“Kalau bicara efektif peringatan dini dan AMPD, peak evakuasi harus berada di depan peak korban,” ujar Muhari.
Dengan demikian, masyarakat yang berada di wilayah berisiko diharapkan sudah dipindahkan ke lokasi aman sebelum dampak bencana mencapai puncaknya.
Bukan Sekadar Memindahkan Pengungsi
BNPB menegaskan tujuan AMPD bukan sekadar meningkatkan jumlah masyarakat yang mengungsi.
Evakuasi harus dipahami sebagai tindakan antisipatif untuk mencegah masyarakat menjadi korban. Sementara itu, pengungsian yang terjadi setelah bencana berdampak merupakan konsekuensi dari kejadian tersebut.
Karena itu, keberhasilan peringatan dini tidak cukup diukur dari seberapa cepat informasi peringatan dikeluarkan.
Yang lebih penting adalah seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan sebelum dampak bencana terjadi.
BMKG Dorong Prakiraan Berbasis Dampak
Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T., Ph.D., dalam forum tersebut memaparkan konsep Impact-Based Forecast (IBF) atau prakiraan berbasis dampak.
Pendekatan tersebut tidak hanya menjawab kondisi cuaca yang akan terjadi, tetapi juga mengidentifikasi dampak yang mungkin ditimbulkan, siapa yang berisiko, wilayah yang harus bersiap, serta tindakan yang perlu dilakukan.
Dalam pengembangannya, IBF mengintegrasikan informasi cuaca dengan data keterpaparan, kerentanan, kapasitas wilayah, kondisi lokal, dan informasi sektoral.
Dengan pendekatan tersebut, informasi prakiraan diharapkan menjadi lebih kontekstual dan dapat ditindaklanjuti oleh para pengambil keputusan maupun masyarakat.
AMPD Butuh Kolaborasi Banyak Pihak
Implementasi AMPD tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.
BMKG memiliki peran dalam menyediakan informasi prakiraan dan peringatan. Sementara BNPB, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan komunitas memiliki peran memastikan informasi tersebut diterjemahkan menjadi keputusan serta aksi di lapangan.
Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari agenda Early Warnings for All (EW4All) untuk memperkuat hubungan antara prakiraan, peringatan, pengambilan keputusan, dan tindakan dini.
BNPB berharap AMPD dapat berkembang menjadi ekosistem aksi dini yang membuat masyarakat tidak hanya menerima informasi bencana, tetapi juga memahami risikonya, mengetahui tindakan yang harus dilakukan, dan memiliki kemampuan untuk bertindak.
Forum Implementasi dan Praktik Baik AMPD dalam rangkaian EDRR 2026 diharapkan menghasilkan pembelajaran dan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional.
Sistem peringatan dini ke depan diharapkan tidak hanya semakin cepat dan tepat, tetapi juga mudah dipahami serta benar-benar berorientasi pada aksi untuk melindungi masyarakat.
(*)
Komentar