JAKARTA, JURANEWS.ID — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjajaki dukungan Pemerintah Malaysia untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Bantuan yang ditawarkan mencakup pesawat amfibi pemadam kebakaran, helikopter, serta puluhan personel pendukung operasi.
Tawaran tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzafar Shah Mustafa, di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Malaysia menawarkan satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi.
BNPB menyatakan tawaran tersebut masih akan dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan operasi dan kondisi aktual di lapangan. Artinya, dukungan itu masih dalam tahap penjajakan dan belum dinyatakan sebagai bantuan yang telah dikerahkan.
Di tengah upaya penanganan karhutla, pemerintah terus mengintensifkan operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara, serta operasi modifikasi cuaca yang dikoordinasikan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Berdasarkan data operasi per 25 Oktober 2026, sebanyak 71.878 personel darat dan 63 armada udara telah dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla.
Armada udara tersebut terdiri atas 39 helikopter untuk operasi water bombing atau pemadaman menggunakan bom air, serta 24 pesawat untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca.
Keterlibatan personel gabungan dan armada udara tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan kebakaran dan mengurangi dampaknya.
Selain bantuan operasional, BNPB dan Pemerintah Malaysia menjajaki kerja sama di bidang teknologi penanggulangan karhutla.
Ruang lingkup yang dibahas meliputi pemantauan dan deteksi dini, pengumpulan serta analisis data, penilaian kondisi wilayah terdampak, strategi pemadaman, riset dan inovasi, koordinasi teknis, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan informasi dan teknologi dalam pengambilan keputusan, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Sebagai tindak lanjut, BNPB akan berkoordinasi secara teknis dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Malaysia, dengan fasilitasi Kementerian Luar Negeri.
Pembahasan lanjutan akan mencakup kesesuaian bantuan dengan kebutuhan di lapangan, kesiapan pengerahan, kebutuhan logistik, serta prosedur keselamatan penerbangan.
BNPB juga akan mengkaji alternatif dukungan apabila asap tebal dan jarak pandang rendah membatasi efektivitas operasi udara.
Faktor tersebut menjadi perhatian karena operasi pemadaman dari udara memerlukan pertimbangan keselamatan dan kondisi penerbangan yang memadai.
BNPB menegaskan, seluruh bentuk dukungan internasional akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan ketentuan yang berlaku. Kendali operasi tetap berada di tangan Pemerintah Indonesia.
Penjajakan ini diharapkan dapat menghasilkan dukungan konkret yang tepat guna, sekaligus membuka peluang kerja sama teknologi untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana Indonesia dan Malaysia.
(*)
Komentar