BNPB Kerahkan 51 Ribu Personel Tangani Karhutla, 359 Hektare Lahan Terbakar di Sumatera dan Kalimantan

Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara, disertai operasi modifikasi cuaca. BNPB juga melaporkan banjir di sejumlah daerah serta perkembangan pendataan rumah terdampak gempa M 7,7 di NTT.

JURANEWS.ID, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengerahan puluhan ribu personel, operasi pemadaman udara, serta operasi modifikasi cuaca (OMC).

Langkah tersebut dilakukan untuk mengendalikan kebakaran dan mengurangi risiko meluasnya titik api di sejumlah wilayah Indonesia.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., menyampaikan perkembangan penanganan karhutla dalam konferensi pers perkembangan situasi bencana pada Rabu (28/10/2026).

Berdasarkan data BNPB, luas lahan terbakar di Pulau Sumatera dan Kalimantan mencapai 359 hektare. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, yakni 262 hektare.

Sementara itu, kebakaran di Kalimantan Selatan tercatat seluas 75 hektare, Kalimantan Barat 12 hektare, dan Kalimantan Tengah 10 hektare.

Untuk menangani kebakaran tersebut, Satgas Darat mengerahkan total 51.057 personel yang tersebar di empat provinsi prioritas.

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan pengerahan personel terbanyak, yakni 16.387 orang. Selanjutnya, Kalimantan Barat mengerahkan 14.458 personel, Sumatera Selatan 12.285 personel, dan Kalimantan Selatan 7.927 personel.

Personel di lapangan didukung berbagai peralatan, mulai dari pompa jinjing, selang pemadam, nozzle, alat berat, hingga drone untuk membantu pemantauan dan penanganan kebakaran.

Selain pengerahan personel di darat, BNPB mengoptimalkan dukungan operasi udara dengan mengoperasikan 61 unit armada.

Armada tersebut terdiri atas 24 unit patroli/CASA/operasi modifikasi cuaca dan 37 unit helikopter water bombing atau pemadaman menggunakan penjatuhan air dari udara.

Sebanyak 52 unit ditempatkan di enam provinsi prioritas, sedangkan sembilan unit lainnya disiagakan di luar provinsi prioritas.

Upaya penanganan juga dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca untuk membantu meningkatkan potensi hujan dan membasahi lahan yang rawan terbakar.

Pada Selasa (27/10/2026), OMC dilaksanakan di tiga provinsi dengan total 18 sortie atau penerbangan penyemaian. Dalam operasi tersebut, sebanyak 22.400 kilogram natrium klorida (NaCl) dan tambahan 2.200 kilogram dry ice digunakan sebagai bahan penyemaian.

BNPB melaporkan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat turun di tujuh wilayah di Kalimantan Tengah, 12 wilayah di Kalimantan Selatan, serta sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, meliputi Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, dan Palembang.

Di luar wilayah prioritas, penanganan karhutla juga dilakukan di Papua. Luas lahan terbakar di wilayah tersebut mencapai 2.393 hektare, dengan rincian Papua Barat Daya 2.131,4 hektare, Papua Tengah 100,2 hektare, dan Papua Selatan 161,5 hektare.

BNPB juga mencatat 73 titik panas dalam periode 12 jam terakhir. Aktivitas api masih dilaporkan terjadi di Kota Sorong dan Kabupaten Merauke.

Sementara itu, kebakaran hutan dan area pemakaman seluas tujuh hektare di Kabupaten Toraja Utara berhasil dipadamkan tim gabungan BPBD, pemadam kebakaran, dan masyarakat. Proses pemadaman berlangsung sekitar 16,5 jam.

Selain penanganan karhutla, BNPB menyampaikan perkembangan pendataan kerusakan rumah akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hingga 27 Oktober 2026 pukul 17.00 WITA, seluruh 118.834 data awal yang masuk pada tahap pertama telah menjalani verifikasi sementara.

Data tersebut terdiri atas 6.048 unit rumah rusak berat, 15.302 unit rusak sedang, 30.408 unit rusak ringan, dan 67.076 unit terdampak.

Pendataan mencakup tujuh kabupaten/kota, yakni Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, dan Sikka.

Capaian verifikasi sementara tersebut menjadi bagian dari proses pendataan dampak bencana. Data hasil verifikasi selanjutnya menjadi dasar dalam penanganan dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Di tengah penanganan karhutla dan dampak gempa, banjir masih melanda sejumlah wilayah dengan dampak terhadap ribuan warga.

Di Kota Subulussalam, Aceh, sebanyak 2.345 orang terdampak dan 177 rumah terendam. Menurut laporan BNPB, air masih menggenangi permukiman dan belum surut selama kurang lebih tiga hari sejak 24 Oktober 2026.

Banjir juga dilaporkan belum surut di wilayah Nagan Raya dan Aceh Tenggara.

Di Sumatera Utara, banjir berdampak pada tiga kabupaten. Di Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 2.600 orang terdampak dengan 520 rumah terendam. Di Kabupaten Asahan, jumlah warga terdampak mencapai 2.025 orang dengan 405 rumah terendam.

Sementara itu, di Kabupaten Deli Serdang, sebanyak 730 orang dilaporkan terdampak banjir. Adapun di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, bencana serupa berdampak terhadap 175 orang.

Selain banjir, BNPB masih menangani kekeringan di tujuh lokasi, yakni Kabupaten Sragen, Boyolali, Klaten, Nganjuk, Bulukumba, Bone, dan Seram Bagian Barat.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pemerintah mendistribusikan bantuan sebanyak 407.700 liter air bagi 99.952 orang terdampak. Upaya lainnya meliputi penyediaan tandon air, pemanfaatan sumur bor, serta pembangunan embung.

Bencana cuaca ekstrem juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut berdampak terhadap 124 orang dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga.

Memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan, BNPB mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.

Berdasarkan prakiraan BMKG yang disampaikan BNPB, musim hujan 2026/2027 diperkirakan mulai berlangsung secara bertahap pada November hingga Desember 2026. Puncak musim hujan diprakirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Februari 2027.

Sekitar 26,50 persen wilayah Indonesia diprediksi memasuki zona curah hujan rendah pada awal November 2026.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah diminta menyiagakan posko dan satuan tugas penanganan karhutla hingga tingkat desa, menegakkan larangan membuka lahan dengan cara membakar, serta membersihkan sungai dan saluran drainase sebelum memasuki puncak musim hujan.

Pemerintah daerah juga diminta memetakan kawasan rawan banjir dan longsor, sekaligus menyiapkan jalur evakuasi dan layanan kesehatan bagi masyarakat.

BNPB turut mengimbau masyarakat agar tidak membakar lahan, kebun, maupun sampah. Warga juga diminta memastikan puntung rokok dan api unggun benar-benar padam untuk mencegah munculnya sumber kebakaran.

Jika terjadi asap pekat, masyarakat disarankan menggunakan masker N95 dan mengurangi aktivitas di luar rumah.

Untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor, warga diminta membersihkan saluran air di sekitar rumah, mengenali jalur evakuasi, menyiapkan tas siaga bencana, serta mewaspadai tanda-tanda pergerakan tanah, seperti munculnya retakan tanah atau pohon yang mulai miring.

BNPB menegaskan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana, terutama di tengah kondisi cuaca yang beralih dari musim kemarau menuju musim penghujan.

(*)

Komentar

News Feed