JURANEWS.ID, PEKANBARU – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah se-Provinsi Riau menggelar Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Kamis (5/3). Apel ini digelar sebagai langkah memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau 2026.
Apel siaga tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago. Kegiatan itu juga dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Menteri Kehutanan, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam arahannya, Menko Polkam menyampaikan bahwa apel kesiapsiagaan ini bertujuan memastikan kesiapan seluruh pihak sebelum memasuki musim kemarau yang diprediksi terjadi pada akhir Maret 2026.
Menurutnya, langkah mitigasi harus dilakukan sedini mungkin untuk meminimalkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengisi embung, parit, dan kanal guna menjaga ketersediaan air di kawasan rawan kebakaran.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan operasi udara berupa helikopter untuk patroli serta helikopter water bombing guna memadamkan api apabila terjadi kebakaran.
Menko Polkam menegaskan, pencegahan Karhutla sangat penting karena dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah yang terbakar, tetapi juga dapat meluas hingga ke daerah lain bahkan negara tetangga akibat kabut asap.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan penanganan Karhutla pada tahun-tahun sebelumnya tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
“Penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan pemerintah pusat saja atau pemerintah daerah saja, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan bahwa dalam tujuh tahun terakhir Indonesia tidak mengalami kebakaran besar seperti yang terjadi pada 2019.
Ia mencontohkan pada 2023, saat fenomena El Nino melanda, Indonesia masih mampu mengendalikan potensi kebakaran hutan dan lahan.
Untuk menghadapi potensi Karhutla tahun 2026, BNPB telah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Saat ini BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait juga telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Riau. Operasi tersebut tidak hanya bertujuan memadamkan potensi kebakaran, tetapi juga mengisi cadangan air di embung dan kanal di sekitar kawasan hutan.
Jika curah hujan berkurang saat musim kemarau, BNPB juga telah menyiapkan satuan tugas darat yang terdiri dari personel gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat yang dilengkapi dengan peralatan pemadaman.
Apabila kondisi kebakaran semakin meluas, operasi udara melalui helikopter water bombing akan menjadi langkah terakhir dalam upaya pemadaman.
BNPB mencatat sejak 16 Februari hingga 4 Maret 2026 telah dilakukan operasi modifikasi cuaca di Riau dengan 27 sorti penerbangan dan penyemaian sekitar 27 ton bahan semai di wilayah udara provinsi tersebut.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020, terdapat enam provinsi prioritas dalam penanganan Karhutla di Indonesia. Tiga provinsi berada di Pulau Sumatra, yakni Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan, sementara tiga lainnya berada di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hingga awal Maret 2026, Provinsi Riau menjadi daerah pertama yang meminta dukungan pemerintah pusat dalam upaya penanganan Karhutla tahun ini.
Apel kesiapsiagaan tersebut diikuti sekitar 1.000 personel yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha, serta perwakilan masyarakat. Dalam kegiatan itu juga ditampilkan berbagai peralatan pendukung operasi udara dan darat, mulai dari helikopter patroli dan water bombing, pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca, hingga kendaraan dan motor pemadam kebakaran.
(*)
Komentar