JURANEWS.ID, SEMARANG – Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Tokyo, Jepang, pertengahan Maret 2026 mempertegas peran strategis Indonesia dalam peta energi global.
Dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, Ryosei Akazawa, Menteri Bahlil berhasil menyepakati dua nota kesepahaman (MoU) terkait rantai pasok mineral kritis dan pengembangan teknologi nuklirnya rendah karbon.
Bahlil juga mendorong percepatan investasi migas Inpex Corporation di Proyek Gas Lapangan Abadi Blok Masela senilai Rp339 Triliun.
Tak berhenti di situ, eks Menteri Investasi/ Kepala BKPM ini juga menawarkan pengelolaan bersama komoditas strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, hingga logam tanah jarang.
Diplomasi mencakup penguatan kerja sama di sektor batubara, gas alam cair (LNG), serta proyek transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), termasuk penyelesaian PLTSa Legok Nangka dan optimalisasi PLTP Sarulla.
Diplomasi Bahlil Lahadalia ini mendapat tanggapan dari pemerhati kebijakan publik, Prof. Dr. Henry Indraguna, SH., MH.
Prof Henry menyebut capaian ini sebagai kedaulatan hukum dan ekonomi yang presisi di tengah ketidakpastian geopolitik.
“Indonesia tidak lagi menjadi objek dalam relasi kuasa global, namun menjadi subjek yang aktif mendefinisikan kepentingannya sendiri,” ujar Prof Henry di sela-sela buka puasa dengan konstituennya di Surakarta, Selasa (17/3/2026).
Prof Henry menilai bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah sebagai upaya mendekonstruksi narasi negara berkembang hanya berfungsi sebagai penyedia bahan mentah.
Diplomasi Bahlil Lahadalia membawa Indonesia bertransformasi menjadi penentu rantai pasok dunia.
“Ini bentuk kedaulatan yang cair namun kokoh. Menunjukkan hukum nasional kita mampu beradaptasi dengan standar internasional tanpa kehilangan jati diri konstitusionalnya,” tegas Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini.
Dari perspektif ekonomi modern, Profesor dan Guru Besar Unissula Semarang ini melihat bahwa diplomasi ini merupakan bentuk Endogenous Growth yang dirumuskan ekonom Paul Romer.
Dalam konsep itu, fokus utama adalah pertumbuhan jangka panjang yang bersumber dari investasi modal manusia dan teknologi.
“Langkah Pak Bahlil mengamankan teknologi nuklir dan hilirisasi nikel adalah upaya tidak terjebak kedalam pertumbuhan stagnan. Ini akan tumbuh dari dalam melalui nilai tambah yang berkelanjutan,” tutur Prof Henry.
Ditambahkannya, bahwa integrasi investasi Jepang dalam struktur industri nasional akan menciptakan ekosistem ekonomi tangguh terhadap guncangan eksternal.
“Kepastian hukum yang ditawarkan dalam proyek Masela memberi sinyal positif bagi pasar global bahwa Indonesia adalah mitra yang kredibel,” tandas Prof Henry.
Secara yuridis, Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menyebut bahwa nota kesepahaman tersebut harus dikawal agar tetap berada dalam koridor perlindungan kepentingan nasional dan tetap menyisakan ruang kolaborasi internasional yang saling menguntungkan.
Menurut Prof Henry, diplomasi energi ini adalah implementasi cerdas strategi ekonomi yang inklusif.
“Pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya mengejar angka pertumbuhan. Namun kemandirian energi yang berkelanjutan,” kata Waketum DPP Bapera dekdoohuhKetua LBH DPP Bapera.
Dengan demikian, imbuh Prof Henry Indonesia berhasil menunjukkan taringnya dalam negosiasi internasional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan hukum dan inklusif bagi seluruh rakyat.
Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) meyakini penguatan posisi di Indo-Pasifik ini menjadi wujud bahwa Indonesia telah meletakkan fondasi hukum dan ekonomi yang sangat kuat untuk menjadi pusat kekuatan energi baru.
(*)
Komentar