KEEROM, JURANEWS.ID – Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro (TEP UNDIP) mendorong transformasi tata kelola lahan di Kawasan Transmigrasi Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, melalui pengembangan sistem informasi lahan berbasis Web Geographic Information System (WebGIS).
Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai informasi mengenai kondisi, status, legalitas, penggunaan hingga potensi pengembangan lahan.
Data yang terintegrasi diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan dan pengembangan kawasan secara lebih terukur.
Gagasan pengembangan WebGIS mendapat dukungan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Keerom dalam koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom, Kamis (13/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi lintas sektor sekaligus mengidentifikasi kebutuhan data dan persoalan pengelolaan kawasan transmigrasi, khususnya di Permukiman Transmigrasi Woslay.
Ketua Tim 16 Ekspedisi Patriot UNDIP 2026, Dr. Sariffuddin, mengatakan integrasi data penting agar kondisi lahan dapat dilihat secara menyeluruh.
“Data yang terintegrasi menjadi penting agar kondisi lahan dapat dilihat secara lebih utuh. Melalui sistem informasi berbasis WebGIS, berbagai informasi tersebut nantinya dapat menjadi referensi bersama dalam melihat kondisi, kebutuhan, dan potensi pengembangan kawasan ke depan,” ujarnya.
Gunakan Teknologi Open Source
Pengembangan WebGIS menjadi bagian dari konsep manajemen lahan integratif yang diusung TEP UNDIP.
Sistem tersebut menghubungkan data pertanahan, status dan legalitas lahan, penggunaan lahan, kondisi kawasan, potensi ekonomi hingga peluang pengembangan dan investasi.
“ Kami memanfaatkan open source untuk membangun platform WebGIS, yang setidaknya memuat informasi mengenai administrasi lahan atau land tenure, nilai ekonomi lahan atau land value, dan penggunaan lahan serta site analysis,” jelas Sariffuddin.
Melalui sistem berbasis spasial ini, informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi diharapkan dapat terintegrasi sehingga kondisi kawasan dapat dianalisis secara lebih utuh.
Kebutuhan integrasi data juga terungkap dalam pembahasan bersama OPD Kabupaten Keerom.
Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom menyatakan siap mendukung kebutuhan data maupun aspek teknis dalam proses kajian.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom menyoroti perlunya pencocokan data pertanahan dengan data transmigrasi.
Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Keerom, Berth Berotabus, mengatakan data pengukuran lahan transmigrasi telah tersedia di Kantor Pertanahan.
Namun, sebagian transmigran masih belum memiliki sertifikat lahan permukiman.
“Data-data transmigrasi terkait pengukuran sudah tersedia di Kantor Pertanahan dan sebelumnya telah dilakukan pengukuran beberapa kali. Data tersebut perlu dicocokkan agar dapat diketahui bagian mana yang masih kurang dan perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menurutnya, kelengkapan data akan membantu pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan Tim Ekspedisi Patriot.
Selain persoalan sertifikasi, pemanfaatan lahan juga menjadi perhatian. Sebagian transmigran di SP1 disebut telah memiliki sertifikat lahan usaha, tetapi lahannya belum dimanfaatkan secara optimal.
Senggi Dinilai Punya Potensi Ekonomi
Dari sisi perencanaan kawasan, Bapperida Kabupaten Keerom mendorong dilakukannya review terhadap kawasan sebelum pengembangan lebih lanjut.
Review tersebut diperlukan untuk melihat potensi Senggi secara lebih menyeluruh, termasuk posisi strategis Keerom yang berada di antara Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.
“Review kawasan perlu dilakukan agar arah pengembangan Senggi dapat dilihat secara lebih utuh,” ujar perwakilan Bapperida Kabupaten Keerom.
Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk mendukung pengembangan sektor pertanian sekaligus menjadi salah satu pusat akselerasi perekonomian daerah.
Bapperida juga mendorong keterlibatan Bagian Hukum untuk memberikan penjelasan mengenai histori kawasan serta aspek legal yang tercantum dalam keputusan Bupati.
Berbagai masukan dari OPD menjadi bagian dari proses penyusunan basis data dan pemetaan kondisi Kawasan Transmigrasi Senggi yang dilakukan TEP UNDIP.
Selain persoalan pertanahan dan legalitas, tim juga akan mendalami pemanfaatan lahan, aksesibilitas, kondisi sosial ekonomi, potensi kawasan serta berbagai faktor yang memengaruhi pengembangan Permukiman Transmigrasi Woslay.
Konsep manajemen lahan integratif tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung Trans Tuntas sebagai agenda akselerasi transformasi transmigrasi.
Data investasi juga diperkenalkan sebagai bagian dari analisis untuk melihat kesiapan kawasan secara lebih terukur.
Dengan sistem informasi berbasis WebGIS, pemerintah daerah diharapkan memiliki basis data yang lebih kuat untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus memetakan peluang pengembangan kawasan.
Ke depan, hasil pengumpulan data, pemetaan, koordinasi lintas sektor dan analisis kondisi kawasan akan digunakan untuk menyempurnakan sistem informasi lahan tersebut.
Sistem ini diharapkan dapat membantu pemerintah memahami kondisi kawasan secara lebih presisi, mengintegrasikan informasi lintas sektor serta menyusun kebijakan pengelolaan Kawasan Transmigrasi Senggi secara lebih terencana dan berkelanjutan.
Kolaborasi TEP UNDIP dan Pemerintah Kabupaten Keerom sekaligus menjadi bagian dari komitmen “UNDIP Bermartabat, UNDIP Bermanfaat”, khususnya dalam mendukung pembangunan permukiman berkelanjutan dan kemitraan lintas sektor.
(*)
Komentar