SEMARANG, JURANEWS.ID – Curhatan mengenai dugaan ketidaksesuaian pembayaran gaji Pekerja Harian Lepas (PHL) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang menjadi perhatian publik.
Dalam curhatan yang disampaikan kepada salah satu akun media sosial warga Semarang, seorang pekerja disebut hanya menerima upah sekitar Rp2,5 juta per bulan. Namun, nominal gaji yang tercantum dalam mutasi rekening bank disebut mencapai Rp3,7 juta.
Pengirim pesan mengaku menyampaikan keluhan berdasarkan cerita temannya yang bekerja sebagai tenaga harian di lingkungan DPU Kota Semarang.
Dalam curhatan tersebut, pekerja disebut menerima pembayaran dengan sistem harian secara tunai melalui atasannya.
Padahal, saat pertama kali masuk kerja, para tenaga harian tersebut disebut telah dibuatkan rekening Bank lengkap dengan kartu ATM.
Namun, menurut pengakuan dalam pesan tersebut, buku rekening, kartu ATM, hingga PIN ATM diminta oleh pihak atasan.
Pengirim curhatan mengungkapkan, jika dihitung selama satu bulan, pekerja yang bersangkutan hanya menerima uang sekitar Rp2,5 juta.
Sementara itu, ketika dilakukan pembaruan data atau pengecekan mutasi rekening, nominal gaji yang tercantum disebut mencapai Rp3,7 juta.
Perbedaan nominal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pembayaran upah tenaga harian di lingkungan DPU Kota Semarang.
Pengirim pesan mempertanyakan ke mana selisih uang tersebut disalurkan apabila benar nominal yang tercatat dalam rekening merupakan hak pembayaran pekerja.
Pekerja yang diceritakan dalam curhatan tersebut disebut tetap menjalani pekerjaannya karena masih membutuhkan penghasilan.
Meski demikian, informasi mengenai perbedaan nominal pembayaran tersebut sejauh ini masih berdasarkan pengakuan pengirim pesan dan belum terverifikasi secara independen.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pembayaran upah, mekanisme penyaluran gaji, hingga pengelolaan rekening milik tenaga harian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
JURANEWS.ID telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Suwarto, terkait informasi tersebut pada Selasa (17/11/2026).
Namun, hingga berita ini disusun, Suwarto belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang disampaikan.
Klarifikasi dari DPU Kota Semarang diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi, besaran upah yang menjadi hak pekerja, mekanisme pembayaran, serta penyebab perbedaan nominal yang disebutkan dalam curhatan warga.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari DPU Kota Semarang maupun pihak terkait agar persoalan ini dapat diketahui secara jelas dan berimbang.
(*)








Komentar