JAKARTA, JURANEWS.ID – Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah strategi penguatan ketahanan energi nasional dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Pembahasan tersebut mencakup kesiapan penerapan bahan bakar campuran bioetanol E20, pengembangan hingga E50, keberlanjutan program biodiesel B50, serta rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak atau storage di sejumlah wilayah Sumatra.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan Presiden Prabowo secara khusus menanyakan kesiapan pemerintah dalam menerapkan program E20.
“Bapak Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita,” kata Bahlil dalam keterangannya seusai rapat.
Menurut Bahlil, pemerintah telah menyiapkan rencana strategis pengembangan bioetanol dengan tahapan E20 hingga E50. Pelaksanaannya akan melibatkan koordinasi lintas kementerian, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian.
Ia juga menyampaikan bahwa program biodiesel B50 tetap dipertahankan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi ketidakpastian geopolitik global.
“E20 sampai dengan E50 dan kami sudah menyiapkan renstranya. Saya dengan Pak Mentan, karena hulunya itu adalah kolaborasi antara Pak Mentan dengan ESDM. Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan,” ujarnya.
Pemerintah Targetkan Cadangan Minyak hingga 60 Hari
Selain mengembangkan bahan bakar berbasis nabati, pemerintah berencana membangun fasilitas penyimpanan minyak di beberapa wilayah Sumatra.
Bahlil menjelaskan, fasilitas tersebut disiapkan untuk menampung minyak mentah (crude oil) yang diimpor pemerintah sekaligus meningkatkan kapasitas cadangan minyak nasional.
Pemerintah menargetkan kapasitas penyimpanan dapat menopang kebutuhan lebih dari 20 hari, dengan sasaran jangka panjang mencapai 60 hari.
“Target kita bisa sampai dengan 60 hari,” kata Bahlil.
Ia menyebut studi kelayakan pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut telah selesai. Pemerintah berencana mulai meninjau sejumlah lokasi pada akhir 2026.
Penentuan lokasi, lanjut Bahlil, akan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan lingkungan. Pemerintah ingin memastikan fasilitas penyimpanan tidak dibangun di kawasan yang memiliki potensi besar menimbulkan bencana.
“Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan,” ujarnya.
Rencana pengembangan bioetanol, keberlanjutan biodiesel B50, dan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
Meski demikian, tahapan implementasi, kesiapan pasokan bahan baku, kebutuhan infrastruktur, serta realisasi pembangunan fasilitas penyimpanan masih menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti pemerintah.
(*)
Komentar