UNDIP Kembangkan Habitat Ikan Berbasis FABA, AFA Mulai Masuki Tahap Hilirisasi Bisnis

Inovasi struktur habitat ikan modular berbahan FABA telah diuji di perairan Batang. UNDIP kini menjajaki kemitraan industri dan peluang bisnis.

JURANEWS.ID, BATANG – Universitas Diponegoro (UNDIP) mulai mendorong inovasi Artificial Fish Apartment (AFA), struktur habitat buatan bagi ikan berbahan Fly Ash and Bottom Ash (FABA), menuju tahap hilirisasi bisnis. Inovasi yang telah diuji di sejumlah perairan Jawa Tengah itu kini diarahkan untuk memperluas kemitraan industri dan menjajaki peluang pemanfaatan komersial.

Peluncuran produk AFA dilakukan di lokasi pengujian perairan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang yang dikelola PT Bhimasena Power Indonesia (PT BPI), Senin (26/10/2026). Pengembangan tersebut menjadi bagian dari program Hibah Dorongan Teknologi Hiliriset Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Berbeda dengan program hilirisasi yang berfokus pada penyelesaian kendala teknologi, pengembangan AFA menggunakan pendekatan Business Matching. Skema ini diarahkan untuk mempertemukan inovasi kampus dengan calon pengguna dan mitra usaha, sekaligus merumuskan peluang kerja sama yang dapat mendukung keberlanjutan produk.

Melalui pendekatan tersebut, UNDIP mulai menjajaki model bisnis, mengidentifikasi kebutuhan calon mitra, serta mempersiapkan langkah menuju pemanfaatan AFA secara lebih luas.

AFA merupakan struktur habitat buatan berbentuk kubus terbuka yang dibuat menggunakan beton berbahan FABA. Struktur dirancang dengan sistem modular dan saling mengunci sehingga dapat ditata sesuai kondisi lokasi perairan.

Desain tersebut ditujukan untuk meningkatkan kompleksitas habitat sekaligus menyediakan ruang berlindung bagi ikan. Inovasi ini juga menggabungkan rekayasa struktur habitat perairan dengan pendekatan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan FABA sebagai bahan baku.

Menurut pengembangannya, AFA berpotensi digunakan untuk berbagai kebutuhan pengelolaan habitat perairan. Namun, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan kondisi ekologis, persyaratan teknis, keamanan material, serta ketentuan yang berlaku.

UNDIP menyebut teknologi tersebut telah diterapkan di sejumlah perairan di Jawa Tengah melalui kolaborasi dengan mitra industri. Pengalaman lapangan itu menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan sebelum penerapan dalam skala lebih luas.

Salah satu dasar pengembangan AFA berasal dari hasil pemantauan habitat buatan berbahan FABA di perairan Batang pada Juni 2025.

Dalam pengamatan tersebut, tercatat 13 spesies ikan dengan jumlah keseluruhan 111 individu. Dari total individu yang diamati pada struktur AFA, ikan target tercatat mencapai 59 persen.

Temuan itu memberikan indikasi awal bahwa struktur AFA dimanfaatkan oleh komunitas ikan. Meski demikian, hasil pemantauan tersebut belum dapat secara langsung diartikan sebagai bukti peningkatan populasi ikan ataupun produktivitas perikanan dalam skala kawasan.

Karena itu, pemantauan berkala masih diperlukan untuk mengetahui dinamika komunitas ikan, fungsi habitat, serta keberlanjutan kinerja struktur dalam jangka panjang.

Selain evaluasi ekologis, pengembangan AFA juga membutuhkan pengujian mutu dan keamanan material, penyempurnaan desain, serta penyusunan prosedur operasi dan pengendalian mutu.

Hilirisasi AFA tidak hanya diarahkan pada penjualan unit struktur habitat buatan. UNDIP juga melihat peluang pengembangan layanan pendukung, mulai dari perencanaan lokasi, desain, produksi, pemasangan, pemeliharaan, pemantauan biodiversitas, pelatihan, hingga penyusunan laporan dampak lingkungan.

Model tersebut membuka peluang kerja sama dengan sektor industri, pemerintah daerah, pengelola kawasan pesisir, pariwisata bahari, serta perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR/ESG.

Pelaku usaha lokal dan masyarakat pesisir juga berpotensi dilibatkan dalam kegiatan pendukung, seperti pemasangan, pemeliharaan, pemantauan partisipatif, dan edukasi konservasi.

Namun, untuk membangun bisnis yang berkelanjutan, pengembangan AFA masih perlu didukung validasi mutu dan keamanan material, standardisasi produk, perhitungan biaya produksi dan pemasangan, serta kajian kelayakan ekonomi.

Dengan demikian, calon mitra usaha dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai spesifikasi produk, struktur biaya, standar layanan, dan bukti kinerja teknologi.

Rektor Universitas Diponegoro menyampaikan bahwa hilirisasi AFA merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi untuk membawa hasil penelitian agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Pengembangan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat konsep link and match antara perguruan tinggi dan industri. Kolaborasi dengan PT BPI serta mitra terkait diharapkan dapat mendukung proses pengujian, evaluasi, dan penjajakan penerapan teknologi.

Keterlibatan mitra produksi dan calon pengguna juga dinilai penting untuk membangun rantai nilai yang menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan pasar.

Dari sisi pembangunan berkelanjutan, pengembangan AFA dikaitkan dengan sejumlah tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), antara lain SDG 14 tentang Ekosistem Lautan, SDG 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, SDG 9 tentang Industri, Inovasi dan Infrastruktur, SDG 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim, serta SDG 17 tentang Kemitraan.

Pemanfaatan FABA dinilai membuka peluang penerapan ekonomi sirkular. Sementara itu, klaim pengurangan jejak karbon produk masih memerlukan pembuktian melalui analisis daur hidup atau Life Cycle Assessment (LCA).

Begitu pula peluang integrasi dengan proyek karbon biru yang membutuhkan kajian ekosistem dan pengukuran sesuai standar, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan struktur habitat buatan.

Melalui skema Business Matching, UNDIP berharap AFA dapat berkembang dari inovasi hasil penelitian yang telah memiliki pengalaman penerapan lapangan menjadi produk dan layanan yang siap memenuhi kebutuhan mitra industri.

Tahap selanjutnya adalah memperkuat kemitraan, memvalidasi model bisnis, serta membangun sistem produksi dan layanan agar pengembangan teknologi habitat ikan tersebut dapat dilakukan secara bertanggung jawab.

(*)

Komentar