JURANEWS.ID, JAKARTA – Bencana kekeringan masih menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah Indonesia pada puncak musim kemarau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ribuan kepala keluarga di berbagai daerah terdampak kekurangan air bersih, sementara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga terus terjadi di sejumlah provinsi.
Berdasarkan laporan perkembangan situasi dan penanganan bencana periode Selasa (21/7/2026) pukul 07.00 WIB hingga Rabu (22/7/2026) pukul 07.00 WIB, wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang menghadapi dampak kekeringan cukup luas.
Sejumlah kabupaten di Jawa Tengah masih mengalami krisis air bersih. Pemerintah daerah bersama BPBD dan sejumlah pihak terus melakukan distribusi air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kekeringan di Banyumas, Ribuan Warga Terdampak
Di Kabupaten Banyumas, kekeringan yang terjadi sejak awal Juli 2026 telah berdampak terhadap 2.867 kepala keluarga atau 9.002 jiwa.
BPBD Kabupaten Banyumas telah menyalurkan sebanyak 15.000 liter air bersih atau setara tiga tangki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Cilacap. Kekeringan yang berlangsung sejak Juni 2026 tercatat berdampak terhadap 8.154 kepala keluarga atau 27.605 jiwa.
Hingga Senin (21/7), distribusi bantuan air bersih di wilayah tersebut telah mencapai 60 tangki atau sekitar 315.000 liter air.
Klaten Salurkan 1,6 Juta Liter Air Bersih
Sementara itu, Kabupaten Klaten menjadi salah satu daerah dengan distribusi air bersih cukup besar.
Kekeringan yang terjadi sejak pertengahan Juni 2026 telah berdampak terhadap 3.330 kepala keluarga atau 10.908 jiwa.
Selama periode 15 Juni hingga 21 Juli 2026, bantuan air bersih yang disalurkan ke wilayah Kecamatan Kemalang telah mencapai 321 tangki atau setara 1.605.000 liter air bersih.
Di Kabupaten Sragen, kekeringan yang terjadi sejak awal Juli 2026 berdampak terhadap 294 kepala keluarga atau 736 jiwa.
BPBD Kabupaten Sragen telah mendistribusikan 10.000 liter air bersih ke Desa Galeh, Kecamatan Tangen, serta Desa Poleng, Kecamatan Gesi.
Grobogan dan Pemalang Ikut Dilanda Kekeringan
Kekeringan di Kabupaten Grobogan telah berlangsung sejak Mei 2026 dan masih berdampak terhadap 1.128 kepala keluarga.
BPBD Kabupaten Grobogan menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 20.000 liter ke Desa Selo dan Desa Monggot.
Sementara di Kabupaten Pemalang, kekeringan yang berlangsung sejak Juni 2026 telah berdampak terhadap 5.346 kepala keluarga.
Tim gabungan BPBD dan PMI telah mendistribusikan sebanyak 81.000 liter air bersih, terdiri atas 56.000 liter bantuan dari BPBD dan 25.000 liter dari PMI.
Bogor Puluhan Ribu Warga Terdampak
Ancaman kekeringan juga terjadi di Jawa Barat. Di Kabupaten Bogor, kekeringan yang berlangsung sejak 1 Juli 2026 telah berdampak terhadap 16.291 kepala keluarga atau 52.602 jiwa.
BPBD Kabupaten Bogor terus melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah terdampak.
Sebanyak 4.000 liter air disalurkan untuk Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, kemudian 2.500 liter untuk Desa Gadog, Kecamatan Megamendung, serta 5.000 liter untuk Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, kekeringan di Kabupaten Kulon Progo yang terjadi sejak Juli 2026 berdampak terhadap 63 kepala keluarga atau 176 jiwa.
BPBD Kabupaten Kulon Progo telah menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada 22 kepala keluarga atau 50 jiwa di Pedukuhan Clapar I, Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap.
Karhutla Mengancam Sejumlah Provinsi
Selain kekeringan, BNPB juga masih memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Di Provinsi Aceh, luas lahan terbakar hingga Senin (21/7) mencapai 761,68 hektare yang tersebar di 20 kabupaten dan satu kota.
Penanganan dilakukan melalui operasi darat dengan melibatkan BNPB dan pemerintah daerah untuk mencegah kebakaran meluas.
Di Sumatera Selatan, karhutla telah terjadi di 12 kabupaten dengan total luas lahan terbakar mencapai 664,87 hektare.
Hingga 20 Juli 2026, tercatat 479 kejadian karhutla di wilayah tersebut. Penanganan dilakukan melalui operasi darat, patroli udara, water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Sementara di Kalimantan Tengah, total luas lahan terbakar hingga Minggu (20/7) mencapai 889,92 hektare. Angka tersebut bertambah sekitar 37,24 hektare dibandingkan laporan sebelumnya.
Adapun di Kalimantan Selatan, luas lahan terbakar hingga Minggu (20/7) mencapai 39,4 hektare.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih memberlakukan status Siaga Darurat hingga 31 Agustus 2026. Operasi penanganan dan pemadaman masih dilakukan di sejumlah lokasi terdampak.
Banjir hingga Longsor Masih Mengancam
BNPB juga melaporkan sejumlah kejadian bencana lain yang masih dalam penanganan.
Banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang terjadi sejak 29 Juni 2026 masih berdampak terhadap 236 jiwa yang mengungsi dan 145 unit rumah terdampak.
Curah hujan yang masih terjadi menyebabkan Sungai Arse kembali meluap setelah tanggul jebol. BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah masih bersiaga di lokasi.
Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tanah longsor yang terjadi sejak 15 Juli 2026 masih mengisolasi sekitar 460 kepala keluarga atau 1.507 jiwa.
BNPB telah mengirimkan bantuan logistik melalui jalur laut dari Tarakan menuju Kabupaten Nunukan untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak.
Sementara itu, gempa bumi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, yang terjadi sejak 13 Juli 2026 mengakibatkan dua orang meninggal dunia, dua orang luka berat, dan satu orang luka ringan.
Sebanyak 193 kepala keluarga atau 345 jiwa terdampak akibat bencana tersebut. Selain itu, tercatat 276 unit rumah mengalami kerusakan.
BPBD Kabupaten Buol masih membantu proses evakuasi warga menuju lokasi yang lebih aman.
BNPB Ingatkan Ancaman Bencana Selama Musim Kemarau
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana selama musim kemarau.
Ancaman tersebut meliputi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga bencana lain yang dapat terjadi akibat kondisi cuaca dan lingkungan.
Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kesiapsiagaan, memastikan ketersediaan air bersih, serta mengoptimalkan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana.
Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan, menggunakan air secara bijaksana, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG, BPBD, dan instansi terkait.
Kesiapsiagaan seluruh unsur dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana dan melindungi keselamatan masyarakat di tengah kondisi musim kemarau.
(*)
Komentar