KLIK LINK UNTUK MELIHAT VIDEO : https://vt.tiktok.com/ZSpfaHQCs/
SEMARANG, JURANEWS.ID – Kuasa hukum Albert D dan Robert D menyampaikan hak jawab kepada redaksi Juranews.id terkait pemberitaan berjudul “Video Kasus Perusakan dan Penganiayaan di PRPP Mangkrak 3 Tahun, Kuasa Hukum Pelapor Gugat Oknum Jaksa Kejati Jateng” yang diterbitkan pada 19 Agustus 2026.
Melalui surat tertanggal 5 November 2026, tim advokat dari Kantor Hukum Bob Horo & Partners menyampaikan sejumlah bantahan dan koreksi terhadap pemberitaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa kliennya membantah tuduhan penganiayaan terhadap Andi Sutanto maupun perusakan barang milik yang bersangkutan.
Surat hak jawab tersebut ditandatangani Bob Horo, S.H., M.H., C.L.A.; Harsanto Diyan P., S.H., M.H.; M. Hafidz Habibie, S.H., M.H.; Desi Apriliani, S.H., M.H.; dan Raihan Pramudya Anantri, S.H. Mereka bertindak berdasarkan surat kuasa Nomor 46/SK/BHP-SMG/X/2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Dalam hak jawabnya, kuasa hukum menyatakan peristiwa yang terjadi sebelum pelaksanaan Wedding Expo di PRPP Semarang bukanlah penganiayaan atau perusakan sebagaimana diberitakan.
Menurut versi kliennya, kejadian tersebut bermula ketika Albert D dan Robert D menyampaikan komplain sebagai konsumen atas barang yang telah dipesan dan dibayar lunas. Namun, barang yang diserahkan dan ditempatkan di stan mereka disebut tidak sesuai dengan spesifikasi maupun kesepakatan para pihak.
Kuasa hukum menilai penyampaian komplain tersebut merupakan hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Mereka juga menduga laporan polisi yang kemudian diajukan Andi Sutanto tidak terlepas dari keberatan atas komplain yang disampaikan kliennya.
Meski demikian, seluruh keterangan tersebut merupakan bantahan dan penjelasan dari pihak Albert D dan Robert D melalui kuasa hukumnya.
Kuasa hukum juga mempersoalkan penerapan sejumlah pasal pidana dalam penanganan perkara tersebut.
Dalam suratnya, mereka menyebut adanya penggunaan beberapa ketentuan pidana sekaligus, yakni Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP lama atau Pasal 262 dan Pasal 521 KUHP Nasional, serta Pasal 315 KUHP lama atau Pasal 471 KUHP Nasional dan Pasal 352 KUHP lama atau Pasal 436 KUHP Nasional.
Menurut mereka, ketentuan-ketentuan tersebut memiliki karakteristik dan mekanisme penanganan yang berbeda sehingga penerapannya dalam satu perkara perlu dicermati.
Kuasa hukum bahkan menilai terdapat dugaan penggunaan konstruksi pasal yang tidak tepat dalam proses hukum terhadap kliennya.
Mereka mempertanyakan apakah penerapan ketentuan pidana tersebut telah sesuai dengan fakta peristiwa dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Selain itu, kuasa hukum turut menyoroti pemberitaan mengenai adanya hasil visum terhadap Andi Sutanto.
Mereka mempertanyakan jenis luka atau cedera yang disebut dalam hasil pemeriksaan medis serta hubungan antara temuan visum dengan tindakan yang dituduhkan kepada kliennya.
Bantah Dugaan Memiliki Akses Khusus di Lingkungan Kejaksaan
Poin lain yang disoroti dalam hak jawab tersebut adalah pemberitaan mengenai foto klien mereka bersama sejumlah pihak di lingkungan kejaksaan yang dikaitkan dengan dugaan adanya akses atau kedekatan dengan aparat penegak hukum.
Kuasa hukum membantah jika dokumentasi tersebut dimaknai sebagai bentuk kedekatan yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum.
Mereka berpendapat, keberadaan foto atau hubungan komunikasi dengan pihak tertentu tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perlakuan khusus, intervensi, maupun pengaruh terhadap penanganan perkara.
Menurut kuasa hukum, klien mereka tetap menjalani proses hukum dan berstatus tersangka. Kondisi tersebut, dalam pandangan mereka, justru menunjukkan bahwa dokumentasi maupun komunikasi dengan pihak tertentu tidak otomatis membuktikan adanya pengaruh terhadap proses hukum.
Mereka juga mengingatkan agar pemberitaan mengenai dugaan akses khusus tersebut tidak menimbulkan kesimpulan sepihak yang berpotensi merugikan nama baik kliennya.
Dalam surat yang sama, kuasa hukum menyampaikan keberatan atas pencantuman identitas klien serta nama perusahaan yang dikaitkan dengan mereka dalam pemberitaan.
Mereka merujuk Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur kewajiban pers untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati asas praduga tak bersalah.
Menurut mereka, perkara yang masih berjalan harus diberitakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan bahwa pihak yang sedang menjalani proses hukum telah terbukti melakukan tindak pidana.
Kuasa hukum meminta agar pemberitaan menggunakan istilah “dugaan” secara konsisten serta mempertimbangkan penyebutan nama terang dan perusahaan yang dikaitkan dengan kliennya.
Mereka juga meminta redaksi melakukan koreksi terhadap bagian pemberitaan yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian bagi kliennya.
Kuasa hukum turut mempertanyakan konferensi pers yang dilakukan Andi Sutanto serta gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Semarang terhadap pihak perorangan dari Kejaksaan.
Mereka menilai langkah tersebut perlu dilihat secara objektif, apakah sepenuhnya ditujukan untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum atau berpotensi memberikan tekanan terhadap aparat penegak hukum dalam penanganan perkara.
Meski demikian, kuasa hukum menyatakan tetap menghormati kebebasan pers dan hak setiap pihak untuk menyampaikan informasi mengenai perkara tersebut.
Mereka berharap seluruh pemberitaan tetap mengedepankan akurasi, keberimbangan, verifikasi, serta asas praduga tak bersalah.
“Dengan demikian, pemberitaan tidak berkembang menjadi penghakiman terhadap pihak tertentu sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht),” demikian pokok penegasan dalam surat hak jawab tersebut.
Melalui penyampaian hak jawab ini, kuasa hukum meminta Juranews.id memuat dan mengunggah tanggapan mereka secara proporsional agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang mengenai perkara di PRPP Semarang tersebut.
Surat hak jawab itu disampaikan dengan merujuk Pasal 1 angka 11 juncto Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab.
Hingga hak jawab ini disampaikan, kuasa hukum menyatakan proses hukum terhadap Albert D dan Robert D masih berjalan dan belum terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, bantahan dan keberatan yang disampaikan dalam surat tersebut merupakan posisi hukum pihak Albert D dan Robert D. Penentuan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana serta pertanggungjawaban para pihak tetap menjadi ranah proses hukum dan pembuktian di hadapan aparat penegak hukum maupun pengadilan.
(*)
Komentar